Janji O’Neill Bawa Suara Papua Barat, PNG Berbalik Arah?

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O’Neill membuat pernyataan yang membalikan pandangan tentang dukungan PNG terhadap perjuangan pembebasan Papua Barat. Ia berjanji untuk berbuat lebih banyak berbicara atas nama Melanesia untuk Papua Barat.

 

Jika sebelumnya PNG selalu menghindar untuk menegaskan dukungan mereka terhadap perjuangan Bangsa Papua, termasuk mengakui Papua Barat sebagai bagian integral Indonesia, dalam pertemuan dengan para pemimpin PNG, Perdana Menteri PNG, Peter OÕNeill membuat pernyataan dukungan pada Bangsa Papua Barat.

“Kadang-kadang kita lupa keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, terutama di Papua Barat,” kata O’Neill saat menyampaikan pidatonya pada pertemuan tingkat pemimpin PNG di Port Moresby, Kamis (5/2/2015), di mana ia menjelaskan kebijakan inti pemerintahnya untuk tahun 2015, termasuk pendidikan gratis, peningkatan kesehatan dan memperkuat hukum dan ketertiban.

“Saya pikir, sebagai negara, sudah saatnya bagi kita untuk berbicara tentang penindasan rakyat kita di sana (Papua Barat),” kata O’Neill, seperti dikutip harian PNG, The National edisi Jumat (6/2/2015).

Hingga tahun 2014 lalu, dukungan negara-negara di Pasifik, terutama di kawasan Melanesia (Melanesia Spearhead Group/MSG) terhadap perjuangan bangsa Papua Barat untuk mendapatkan kebebasannya baru didapat dari Vanuatu Front Pembebasan Rakyat Kanak (FLNKS). Pemerintah negara-negara MSG lainnya dinilai lambat berbicara tentang pelanggaran HAK Asasi Manusia di Papua Barat. Terutama Fiji, yang berusaha kuat memberikan status pengamat dalam MSG pada Indonesia.

O’Neill mengakui penetrasi media sosial telah membuat masyarakata di pasifik menjadi lebih vokal menyuarakan kegagalan pemerintah mereka untuk bertindak membantu saudara mereka di Papua Barat.

“Gambar kebrutalan orang-orang kita (Papua Barat) muncul setiap hari di media sosial, namun kita tidak memperhatikan. Kita memiliki kewajiban moral untuk berbicara bagi mereka yang tidak diizinkan berbicara. Kita harus menjadi mata bagi mereka yang ditutup matanya. Sekali lagi, Papua Nugini adalah pemimpin regional. Kita harus memimpin diskusi dengan cara yang lebih padat dan menarik,” kata O’Neill lagi.

Ketua Komisi HAM Republik Indonesia, Hafid Abbas, menanggapi pernyataan O’Neill ini, berharap Pemerintah Indonesia meminta klarifikasi dari pemerintah PNG, atas pernyataan O’Neill ini.
“PNG tetangga kita. Kita harus bekerjasama dalam berbagai aspek pembangunan bersama. Saya berharap Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri, berkunjung ke Papua Nugini untuk meminta klarifikasi,” kata Hafid Abbas. (Victor Mambor)

Sumber : Jubi