MALANG, AMPNews — Pendeta asal Papua, Rev Karel Phil Erari, dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), menyesalkan ketidaktegasan Pemerintah Indonesia dalam menindak warga negara yang mendukung dan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ia meminta pemerintah tidak menerapkan standar ganda dalam menanggapi ancaman perpecahan di Indonesia.
"Orang Papua melihat negara ini salah jalan. Saya prihatin dan bertanya kepada pemerintah, mengapa kelompok yang diimpor dari luar masih punya hak? Orang Papua bisa ditembak karena kibarkan bendera Bintang Kejora, kenapa bendera ISIS bebas?" kata Karel di Jakarta, Senin (4/8/2014).
Karel menolak masuknya ISIS ke Indonesia karena bisa memecah persatuan negara dengan mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Di sisi lain, ia mengapresiasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang meminta warga negara untuk tidak mendukung dan bergabung dengan ISIS.
Namun, ia berharap pemerintah memberi tindakan yang sama kepada mereka yang bergabung dan mengajak warga negara lain untuk mendukung ISIS.
"Jangan ada standar ganda karena kita sama Indonesia. Pemerintah harus bisa menjamin hak hidup warganya. Selama ini, Papua selalu menyebut ingin lepas (dari NKRI). Kalau pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup kami, tentu saja kami ingin lepas," pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment