KETUA PNWP BUCHTAR TABUNI : AKSES JURNALIS INTERNASIONAL MASUK KE PAPUA BARAT

---

Ketua PNWP Buchtar Tabuni, Saat berorasi (foto, Pribadi BT)
""Saya tidak mau pergi dan tidak akan pernah pergi. Saya lahir disini, besar disini, matipun disini karena ini tanah air saya yang di wariskan oleh moyang saya. Indonesia yang harus keluar""

KBK, West Papua - Papua Barat yang sebelumnya merupakan koloni Belanda tetapi diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1960 tanpa konsultasi dari masyarakat adat dan sepenuhnya bertentangan dengan keinginan mereka. Orang-orang Papua Barat ditolak hak-hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan sejak saat itu dan berjuang untuk hak-hak mereka sampai hari ini terhadap militer Indonesia yang semakin brutal yang telah menewaskan sekitar 500.000 penduduk asli Papua. Dalam upaya untuk menutupi kekejaman HAM, genosida dan pekerjaan; pemerintah Indonesia masih melarang wartawan asing dari pelaporan di Papua Barat dan dengan ancaman kekerasan membatasi bahkan wartawan lokal dari mendokumentasikan perjuangan kemerdekaan.

Orang-orang Papua Barat sangat membutuhkan akses wartawan internasional dan kebebasan media di negara mereka sehingga dunia luar akan dapat memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di sana. Hal ini akan memungkinkan masyarakat internasional untuk bertindak untuk mencegah kekerasan tersebut terhadap orang Papua Barat di masa depan dan memungkinkan mereka hak asasi manusia mereka, termasuk hak lama tertunda mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Baru-baru ini militer Indonesia memulai operasi di wilayah Lanny Jaya Papua Barat dalam upaya untuk membasmi sentimen pro-kemerdekaan. Tentara Indonesia saat ini membakar desa-desa, membunuh ternak dan memaksa ribuan penduduk desa mengungsi bersembunyi di hutan di mana mereka menderita dalam kemiskinan. Pada 6 Agustus, dua wartawan Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat yang telah berusaha untuk mendokumentasikan situasi darurat ini untuk Perancis / Jerman Channel TV Arte, ditangkap oleh polisi Indonesia. Mereka diancam dengan 5 tahun penjara dan denda $ 40.000 hanya karena mereka adalah wartawan yang beroperasi di Papua Barat.

Saya mengimbau Anda untuk menyenangkan mendesak pemerintah Australia untuk bergabung dengan Selandia Baru dengan memanggil pemerintah Indonesia untuk mengizinkan akses wartawan internasional penuh dan kebebasan media di Papua Barat.

Desakan international sangat penting untuk menekan negara Indonesia untuk memungkinkan kebebasan media asli sehingga wartawan internasional seperti Thomas Dandois dan Valentine Bourrat dan orang-orang Papua Barat dapat dengan bebas melaporkan situasi nyata dan mendesak di Papua Barat.

Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa dengan dukungan anda dan pemerintah anda maka, pemerintah Indonesia akhirnya akan membiarkan kebenaran diberitahu dan dunia akan bertindak untuk membiarkan orang-orang Papua Barat mendapatkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

West Papua, Holandia Hutan Belantara  24 September 2014 

Hormat saya, Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua

About MELANESIA POST

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.